PENAJAM (korem091-tniad.mil.id/kodim0913) Sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam rangka mengambil keputusan untuk mengantisipasi kebutuhan terhadap para pekerja yang ada di IKN Nusantara untuk pembangunan tahap pertama,Dandim 0913/PPU Letkol Inf Arfan Affandi, S.E.M.IP,hadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penertiban Bangunan Tidak Berizin yang berada di kawasan KIPP yang bertempat di Gedung serbaguna Jalan Propinsi Km 34 Desa Tengin Baru Kec Sepaku Kab PPU.Selasa (06/9/22)
Dandim 0913/PPU dalam masukkannya menyampaikan,” Dalam rapat ini kita harus bisa mendapatkan keputusan wilayah mana yang dapat dikerjakan untuk pembangunan pendukung dalam penyiapan pekerja IKN,”jelasnya.
“Terkait lokasi izin sementara untuk badan otorita masih membatasi terkait peningkatan legalitas lahan sehingga semua harus clear agar tidak salah dalam pembangunan,”kata Dandim.
Sementara itu Kapolres/PPU mengatakan,” Investasi akan berjalan jika kita semua akan mengikuti aturan yang ada di pemerintah daerah dan kami dari TNI Polri selalu mendukung pemerintah,”ujarnya.
Plt Bupati Kab PPU dalam arahannya menyampaikan,” Dalam penertiban bangunan liar yang masuk kawasan KIPP saat ini terdapat beberapa bangunan dan apabila telah dapat menunjukan surat izin resmi kami akan mempersilahkan dalam mendukung pembangunan,”ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh, Plt Bupati Kab PPU Ir H Hamdan,Kapolres Kab PPU AKBP Hendrik Bahalwan SH,Tim Transisi/perwakilan badan otorita Diani,Kajari Kab PPU Chandra,Ketua DPRD Kab PPU Sahrudin Noor,Kasatpol PP Kab PPU Muhtar,Plt Camat Sepaku Adi Kustaman S.So.
Serta Danramil 0913-04/Spk Kapten Inf Andi Supratikto, Kapolsek Sepaku AKP Kasiyono,Kepala BLK Samarinda Tuti Hariyanti,Ketua IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Ibu Erna,Perwakilan PT BOS Hidayat,Kasi Intel Kejari Imam Cahyono,Kasi Pengadaan tanah ATR BPN Kanwil Kaltim Sudarno serta Kasubsi Pengukuran ATR BPN Kab PPU Alfian.
(Her/pendim)
