Dalam rangka Keamanan Nasional serta guna meminimalisir potensi konflik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta identifikasi permasalahan dan Bagaimana percepatan pengamanan lahan IKN untuk meminimalisir konflik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Danramil 0913-04/Sepaku Kapten Inf Andi Supratikto beserta Babinsanya mengikuti Zoom Meeting Percepatan Pengamanan lahan IKN dari (Dewan Ketahanan Nasional) Wantanas RI yang bertempat di di Kantor Desa Bukit Raya Kec Sepaku Kab PPU.Kaltim.Rabu (14/6/23)
ZOOM MEETING tersebut dihadiri oleh,Deputi bidang Sistem Nasional Wantanas Mayjen TNI Syachriyal E. Siregar, S.E,Kapokja Percepatan Pengamanan Lahan Wantanas Brigjen TNI Joko Setyo Putro ,Kakanwil BPN Kaltim Asnaedi. A.Ptnh., M.H,Ketua DPRD Kab PPU Syahrudin M Noor,SE dan Kasi Intel Korem 142/Taroada Tarogau Kolonel Kav Amran Wahid.
Dan diikuti oleh,Danramil 0913-04/Sepaku Kapten Inf Andi Supratikto,Sekcam Sepaku Hendro Susilo, M.Pd,Puryanto Tokoh Masyarakat,Hasanuddin Warga Terdampak serta Ronggo Warsito Warga Terdampak.
Brigjen TNI Joko Setyo Putro selaku Ketua Pokja Percepatan Pengamanan Lahan Wantanas RI dalam sambutan pembukaan menyampaikan,”acara ini untuk membahas Percepatan Pengamanan Percepatan Lahan di wilayah IKN dan meminta masukan permasalahan guna puldata terkait permasalahan lahan di KIPP guna meminimalisir konflik lahan dengan masyarakat serta Hal hal permasalahan yang ada nantinya mendapat informasi yang aktual di wilayah Ibukota Nusantara,”jelasnya.
Termasuk, Pengamanan Pembebasan lahan kurang koordinasi antara BPN, Kehutanan dan OIKN dan adanya Pok Masyarakat yang menganggap proyek produk politik dari pemerintah saat ini bukan produk negara.
Sementara itu, Kolonel Kav Amran Wahid dalam paparannya mengatakan,”Masalah sosial di IKN perlu adanya kepedulian yang sistematis dari semua pihak,dan perlu langkah-langkah secara masif antara lain,Dasar hukum yang kuat tentang tim yang bergerak dilapangan supaya tidak membias sesuai dengan regulasi sehingga payung hukum yang kuat, Stakeholder terkait setiap saat melaksanakan Briefing dan Debriefing secara cepat supaya tidak ada celah kelompok tertentu,Penyiapan dengan langkah masif memadukan ilmu yang ada terkait teori teori – sosial dan Menawarkan solusi solusi masalah di masyarakat guna penyelesaian,”ungkap KASI INTEL KOREM 142/TAROADA TAROGAU.
Sekcam Sepaku Hendro Susilo dalam kesempatannya berharap kepada pemerintah melalui Tim pembebasan lahan dan satgas pengamanan untuk segera berkoordinasi dan diskusi melalui rapat-rapat atau pertemuan bilamana dalam proses pelaksanaan pembebasan lahan terdapat masalah atau kendala, Tim pembebasan lahan dan satgas pengamanan harus lebih terlihat aktif, sinergi dan responsif terhadap kegiatan-kegiatan sosialisasi, diskusi, konsultasi maupun menjalin silahturahim atau pendekatan persuasif kepada masyarakat dan Meminta seluruh instansi terkait, struktur yang terlibat langsung maupun tidak langsung (PPK Pembebasan Lahan, BPN, Balai-balai Pelaksana, Konsultan, OIKN, TNI, Polri, BUMN, LMAN, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk lebih memperhatikan dan mengupayakan proses realisasi yang lebih cepat dan tepat,”Harap Sekcam Sepaku.
Dalam hal ini Satgas Pengamanan IKN Kodim 0913/PPU selalu bersinergi dengan Kepolisian guna melaksanakan monitoring serta pengamanan guna kelancaran pembangunan Ibukota Nusantara.(Her/Pendim)
