KUTAI TIMUR – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kutai Timur membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari kesiapan peralatan hingga kepastian dukungan operasional. Hal itu menjadi pembahasan dalam koordinasi yang dihadiri Babinsa Koramil 0909-01/Sangatta, Sertu SS Bintang, di Kantor Camat Sangatta Utara, Kamis (15/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung pukul 11.15–12.35 WITA tersebut melibatkan DPRD Kutai Timur, pemerintah kecamatan, TNI-Polri, perusahaan, BPBD, Satpol PP, serta relawan karhutla. Sekitar 50 orang hadir, termasuk Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi, S.T., M.T., dan Camat Sangatta Utara Hasdiah, S.E., M.Si.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Fandi Widiarto, mengapresiasi petugas dan relawan yang terus melakukan pemadaman hingga malam dan dini hari. Ia berharap pertemuan itu menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi kendala di lapangan dan memperkuat kerja sama seluruh pihak.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan dalam mendukung pemadaman, termasuk melalui penyediaan mesin dan peralatan. Ia juga menyoroti kendala penggunaan anggaran daerah yang berkaitan dengan persyaratan penetapan status bencana.
Camat Sangatta Utara, Hasdiah, menyampaikan perlunya dukungan regulasi dan administrasi bagi posko karhutla, sedangkan Camat Sangatta Selatan, Dewi Dohi, S.E., menekankan kebutuhan anggaran, personel, peralatan, dan logistik. Menurut Dewi, penanganan kebakaran di wilayahnya telah berlangsung sejak 10 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penyerahan sarana dan peralatan pemadam kebakaran. Sejumlah usulan dibahas, termasuk prioritas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan pemadam saat bertugas serta rencana penambahan unit pemadam untuk membantu penanganan kebakaran di kawasan lahan yang luas.
Adapun pengajuan status kedaruratan bencana masih menunggu penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Kehadiran Babinsa dalam koordinasi ini menjadi bagian dari dukungan TNI untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat terkait, perusahaan, dan masyarakat dalam menanggulangi karhutla di Kutai Timur.(0909).
